Makalah Pancasila Sebagai Sistem Etika Politik dan Ideologi Negara

Tugas Matakuliah       : Pancasila

Dosen Pengampu        : Mulyadi Erman, S.Ag.,MA

Kelompok       : 7

Aas Andri Kurniawan

Arif Nur Rohman

Arief Gilang A

Muhammad Naufal F

Maulana Zacky S

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

   I        Latar Belakang

Berkenaan Pancasila sebagai Sistem Etika, kita menyadari bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan antara untaian sila dengan sila lainnya. Setiap sila mengandung makna dan nilai tersendiri.  Masalah etika merupakan masalah yang makin mendapat perhatian di dunia, bahwa cita-cita Pancasila untuk membangun Indonesia dari berbagai aspek. Selain sebagai sebuah ideologi. Pancasila juga memperhatikan nilai, norma, etika, moral bangsa Indonesia.

Etika tidak lah cukup didefinisikan atau digeneralisir dari masalah keramahan dan kesantunan saja. Masih banyak lagi permasalahan yang berkaitan dengan etika. Cakupan etika sangatlah luas. Pancasila sebagai sistem etika, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diaplikasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud etika sesungguhnya.

II       Rumusan Masalah

  1. Sebutkan penjabaran pancasila menurut: Soekarno,Soepomo,dan Moh. Yamin?
  2. Apa yang dimaksud ketuhanan dan hubungan agama negara?
  3. Apa makna dari kemanusiaan atau humanisme: timur dan barat?
  4. Apa itu persatuan indonesia dan puralisme?
  5. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi dan kerakyatan?
  6. Jelaskan apa itu keadilan sosial dan konsep negara kesejahteraan?

III      Tujuan

  1. Untuk mengetahui tentang Pancasila sebagai sistem etika.
  2. Untuk mengungkap informasi tentang solusi Pancasila dalam kehidupan

 

 

BAB II

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA POLITIK DAN IDEOLOGI NEGARA

1.  Penjabaran Pancasila : Soekarno, Soepomo, dan M. Yamin

  1. Rumusan dasar Negara yang diajukan oleh Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945.
  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
  3. Mufakat atau demokrasi
  4. Kesejahteraan sosial
  5. Ketuhanan yang berkebudayaan

B.Rumusan dasar Negara yang diajukan oleh Mr. Soepomo tanggal 31 Mei 1945.

  1. Persatuan
  2. Kekeluargaan
  3. Keseimbangan lahir dan batin
  4. Musyawarah
  5. Keadilan rakyat
  1. Rumusan dasar Negara yang diajukan oleh Muhammad Yamin yang diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945.
  1. Peri kebangsaan
  2. Peri kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri kerakyatan
  5. Kesejahteraan rakyat
  1. Rumusan dasar Negara yang diajukan oleh Muh. Yamin yang diajukan secara tertulis
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
  3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

2. Ketuhanan dan Hubungan Agama – Negara

2.1 Ketuhanan

  • Pengertian Ketuhanan

Sila pertama dari Pancasila Dasar Negara NKRI adalah Ketahuan Yang Maha Esa. Kalimat pada sila pertama ini tidak lain menggunakan istilah dalam bahasa Sansekerta ataupun bahasa Pali. Banyak diantara kita yang salah paham mengartikan makna dari sila pertama ini. Baik dari sekolah dasar sampai sekolah menengah umum kita diajarkan bahwa arti dari Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Satu, atau Tuhan yang jumlahnya satu. Jika kita membahasnya dalam bahasa Sansekerta ataupun Pali, Ketahuan Yang Maha Esa bukanlah Tuhan yang bermakna satu.

  • Arti dan Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa
  1. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-maisng menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  2. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
  3. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.
  • Pokok-pokok Yang Terkandung Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
  1. Pernyataan pengakuan bangsa Indonesia pada adanya dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya (pasal 29 ayat 2 UUD 1945).
  3. Sebagai sarana untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa, maka asas kebebasan memelu agama ini harus diikuti dengan asas toleransi antar pemeluk agama, saling menghargai dan menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain dalam menjalankan ibadah menurut agama mereka masing-masing.
  4. Kehidupan beragama tidak bisa dipisahkan sama sekali dari kehidupan duniawi/kemasyarakatan.
  • Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
  1. Kita percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
  2. Kita harus membina adanya saling kerjasama dan toleransi antara sesame pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  3. Kita mengakui tiap warga Negara bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

2.2 Hubungan Agama –Negara

  • Pengertian Agama

Agama menurut etimologi berasal dari kata bahasa sanskerta dalam kitap upadeca tentang ajaran-ajaran agama Hindu disebutkan bahwa perkataan agama berasal dari bahasa sanskerta yang tersusun dari kata “A” berarti tidak dan “gama” berarti pergi dalam bentuk harfiah yang terpadu perkataan agama berarti tidak pergi tetap ditempat, langgeng, abadi, diwariskan secara terus menerus dari generasi ke generasi.

Pada umumnya perkataan agama diartikan tidak kacau yang secara analitis di uraikan dengan cara di memisahkan kata demi kata yaitu “A” berarti tidak dan “gama” berarti kacau maksudnya orang yang memeluk suatu agama dan mengamalkan ajaran-ajarannya dengan sungguh-sungguh hidupnya tidak akan kacau.

Agama selalu diterima dan dialami secara subjektif. Oleh karena itu orang sering mendefinisikan agama sesuai dengan pengalamannya dan penghayatannya pada agama yang di anutnya. menurut “Mukti Ali”, mantan menteri agama Indonesia menyatakan bahwa agama adalah percaya akan adanya Tuhan Yang Esa. Dan hukum-hukum yang di wahyukan kepada kepercayaan utusan-utusannya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Sedangkan menurut ”James Martineau” agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup. Yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia Friedrich Schleiermacer, menegaskan bahwa agama tidak dapat di lacak dari pengetahuan rasional, juga tidak dari tindakan moral, akan tetapi agama berasal dari perasaan ketergantungan mutlak kepada yang tak terhingga (feeling of absolute dependence).

Di samping itu, agama merupakan pedoman hidup atau arahan dalam menentukan kehidupan, sebagaimana dalam hadist. “Kutinggalkan untuk kamu dua perkara tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya, selama kamu masih berpegang kepada keduanya yaitu kitabullah dan sunnah rasul”.

Secara sosiologis menurut “Johnstone”.

“Religion can be defined as a system of beliefs and practices by which a group of people interprets and responds to what they feel is sacred and usually supernatural swell” lebih lanjut Johnstone menyatakan  that byemploying this definition weare, for purposes of sociological investigation at least, adopting the position, of the hardnosed relativist and agnostiec. (Saya kira dengan jujur kita harus mengakui masih sangat sulit mencari orang atau pakar-pakar yang mengkaji atau bergulat dengan agama tertentu di Indonesia, tetapi sekaligus merupakan relativis dan agnostik).

  • Pengertian Negara

Istilah negara merupakan terjemahkan dari beberapa kata-kata asing yaitu: “staat” (Dari Bahasa Belanda dan Jerman) “state” (Bahasa Inggris) “etat” (Bahasa Perancis) kata “staat” (state,etat) itu diambil dari kata Bahasa Latin yaitu “status” atau “statum”, yang artinya keadaan yang tegak dan tetap atau suatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.lebih lanjut dari pengertian di atas, negara indentik dengan hak dan wewenang.

  • Penjelasan Hubungan Agama dengan Negara

Hubungan negara dan agama ibarat ikan dan airnya. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia sesuai dengan konstistusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Secara jelas dalam UUD pasal 33, misalnya, disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (ayat 1); negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tak mampu sesuai dengan maratabat kemanusiaan (ayat 2); negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan umum yang layak (ayat 3). Selain itu, negara juga berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak dan warga negara dalam beragama sesuai dengan keyakinannya, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan berorganisasi dan berekspresi, dan sebagainya.

Namun demikian, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warganya tidak akan dapat berlangsung dengan baik tanpa dukungan warga negara dalam bentuk pelaksanaan kewajibannya sebagai warga negara. Misalnya, warga negara berkewajiban membayar pajak dan mengontrol jalannya pemerintahan baik melalui mekanisme kontrol tidak langsung melalui wakilnya di lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPRD) maupun secara langsung melalui cara-cara yang demokratis dan bertanggung jawab. Cara melakukan kontrol secara langsung bisa dilakukan melalui, misalnya, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers, atau demonstrasi yang santun dan tidak mengganggu ketertiban umum. Pada saat yang sama, dalam rangka menjamin hak-hak warga negara, negara harus menjamin keamanan dan kenyamanan proses penyaluran aspirasi warga negara melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang berfungsi sebagai wadah untuk mengontrol negara, selain memberikan pelayanan publik yang profesional.

Dikalangan kaum muslimin, terdapat kesepakatan bahwa eksistensi Negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat, sedangkan agama mempunyai otoritas unuk megatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Hubungan antara Agama dan Negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan dikalangan para ahli. Pada hakekatnya Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai mahluk individu dan makhluk sosial oleh karena itu sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri.

 

3. Kemanusiaan atau Humanisme : Barat dan Timur

  • Filsafat Barat

Filsafat Barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia Baratt atau Occidental. Pada umumnya filsafat terdiri dari dua garis besar, yaitu Filsafat Barat dan Filsafat Timur. Filsafat Barat berbeda dengan Filsafat Timur atau Oriental. Permulaan dari sebutan Filsafat Barat ini dari keinginan untuk mengarah kepada pemikiran atau falsafah peradaban Barat. Masa awalnya dimulai dengan filsafat Yunani di Yunani Kuno. Pada masa ini sebagian besar Bumi sudah dicakup, termasuk Amerika Utara dan Australia. Penentuan wilayah yang menjadi bagian dalam menentukan aliran mana sebuah pemikiran atau falsafah itu lahir menimbulkan perdebatan. Perdebatan terjadi untuk menentukan wilayah seperti Afrika Utara, sebagian besar Timur Tengah, Rusia, dan lainnya.

Kata filsafat dalam bahasa Indonesia, filosofi dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu: philosophia (φιλοσοφία), yang secara literal bermakna, “kecintaan kepada perkataan” (philein = “mencintai” + sophia = kata mutiara, dalam arti pengetahuan). Dalam arti kontemporer, Filosofi Barat merujuk pada dua tradisi utama filsafat kontemporer: filsafat analitik dan filsafat kontinental.

  • Filsafat Timur

Filsafat Timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia Timur atau Asia, seperti Filsafat Cina, Filsafat India, Filsafat Jepang, Filsafat Islam, Filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Masing-masing jenis filsafat merupakan suatu sistem-sistem pemikiran yang luas dan plural. Misalnya saja, filsafat India dapat terbagi menjadi filsafat Hindu dan filsafat Buddhisme, sedangkan filsafat Cina dapat terbagi menjadi Konfusianisme dan Taoisme. Belum lagi, banyak terjadi pertemuan dan percampuran antara sistem filsafat yang satu dengan yang lain, misalnya Buddhisme berakar dari Hinduisme, namun kemudian menjadi lebih berpengaruh di Tiongkok ketimbang di India. Di sisi lain, filsafat Islam malah lebih banyak bertemu dengan filsafat Barat. Akan tetapi, secara umum dikenal empat jenis filsafat Timur yang terkenal dengan sebutan “Empat Tradisi Besar” yaitu Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme.

Filsafat Timur memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan filsafat Barat, yang mana ciri-ciri agama terdapat juga di dalam filsafat Timur, sehingga banyak ahli berdebat mengenai dapat atau tidaknya pemikiran Timur dikatakan sebagai filsafat. Di dalam studi post-kolonial bahkan ditemukan bahwa filsafat Timur dianggap lebih rendah ketimbang sistem pemikiran Barat karena tidak memenuhi kriteria filsafat menurut filsafat Barat, misalnya karena dianggap memiliki unsur keagamaan atau mistik. Akan tetapi, sekalipun di antara filsafat Timur dan filsafat Barat terdapat perbedaan-perbedaan, namun tidak dapat dinilai mana yang lebih baik, sebab masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Selain itu, keduanya diharapkan dapat saling melengkapi khazanah filsafat secara luas.

 

4. Persatuan Indonesia dan Pluralisme

4.1 Persatuan Indonesia

  • Pengertian Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia adalah gabungan (ikatan, kumpulan dan sebagainya) dari beberapa bagian yang sudah bersatu di Indonesia. Persatuan Bangsa Indonesia diwujudkan dalam semboyan pada  lambang Negara Republik Indonesia yaitu ”BHINNEKA TUNGGAL IKA” yang keberadaannya berdasarkan pada PP No. 66 Tahun 1951, mengandung arti beraneka tetapi satu (Ensiklopedia Umum, 1977).

  • Makna dan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini, itu terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali.

  • Arti dan Makna Sila Persatuan Indonesia

Secara keseluruhan arti dan makna Pancasila sila ketiga, adalah:

  1. Nasionalisme
  2. Cinta bangsa dan tanah air.
  3. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.
  4. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.
  5. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenangungan.
  6. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
  7. Tidak memaksa warga negara untuk beragama.
  8. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama.
  9. Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing.
  10. Menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.
  11. Rela berkorban demi bangsa dan negara.
  12. Berbangga sebagai bagian dari Indonesia.
  13. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsayang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
  • Cara Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
  1. Berorientasi ke depan dan memiliki perspektif kemajuan.
  2. Bersikap realistis, menghargai waktu, konsisten, dan sistematik dalam bekerja.
  3. Bersedia terus belajar untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah.
  4. Menyadari dan menghargai harkat dan pendapat orang lain.
  5. Berorientasi kepada produktivitas, efektivitas dan efisiensi.

4.2 Pluralisme

  • Pengertian Pluralisme

Pluralisme terdiri dari dua kata plural (beragam) dan isme (paham), yang berarti paham atas keberagaman. Definisi dari pluralisme seringkali disalahartikan menjadi keberagaman paham yang pada akhirnya memicu ambiguitas.

  • Pluralisme Sosial

Dalam ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi.

  • Pluralisme Ilmu Pengetahuan

Bisa diargumentasikan bahwa sifat pluralisme proses ilmiah adalah faktor utama dalam pertumbuhan pesat ilmu pengetahuan. Pada gilirannya, pertumbuhan pengetahuan dapat dikatakan menyebabkan kesejahteraan manusiawi bertambah, karena, misalnya, lebih besar kinerja dan pertumbuhan ekonomi dan lebih baiklah teknologi kedokteran.

Pluralisme juga menunjukkan hak-hak individu dalam memutuskan kebenaran universalnya masing-masing.

  • Pluralisme Agama

Pluralisme Agama (Religious Pluralism) adalah istilah khusus dalam kajian agama-agama. Sebagai ‘terminologi khusus’, istilah ini tidak dapat dimaknai sembarangan, misalnya disamakan dengan makna istilah ‘toleransi’, ‘saling menghormati’ (mutual respect), dan sebagainya. Sebagai satu paham (isme), yang membahas cara pandang terhadap agama-agama yang ada, istilah ‘Pluralisme Agama’ telah menjadi pembahasan panjang di kalangan para ilmuwan dalam studi agama agama (religious studies).

 

5. Demokrasi dan Kerakyatan

5.1 Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Kata ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”, yang terbentuk dari δῆμος (dêmos) “rakyat” dan κράτος (kratos) “kekuatan” atau “kekuasaan” pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari ἀριστοκρατία (aristocratie) “kekuasaan elit”. Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Perancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama.Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Kael Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktaroran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada Abad Pertengahan Eropa, Era Pencerahan dan Revolusi Amerika Serikat dan Perancis.

5.2 Kerakyatan

Kerakyatan atau kedaulatan rakyat adalah paham demokrasi indonesia yang dibangun berdasarkan tiga prinsip sebagai berikut:

  • Pertama, rapat, yaitu tempat rakyat melakukan musyawarah dan mufakat tentang segala urusan yang berkaitan dengan persekutuan hidup dan keperluan bersama.
  • Kedua, massa-protes, yaitu hak rakyat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat mengenai segala peraturan perundang-undangan yang tidak adil.
  • Ketiga, tolong menolong atau kolektivitas, yaitu penyusunan perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang terdesentralisasi.

Prinsip pertama dan kedua merupakan dasar bagi demokrasi politik. Sedangkan prinsip ketiga merupakan dasar bagi demokrasi ekonomi (Mohammad Hatta, Menuju Indonesia Merdeka, 1932).

 

6. Keadilan Sosial dan Konsep Negara Kesejahteraan

6.1 Keadilan Sosial

  • Pengertian Keadilan Sosial

Sila Kelima dalam Dasar Negara RI mengandung makna setiap manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu dikembangkan perbuatannya luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu diperlukan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab , Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan.

Dalam sila ke – 5 tersebut terkandung nilai- nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka dalam sila ke – 5 tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama ( kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain , manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

  • Arti dan Makna Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.

6.2 Konsep Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Istilah ini secara umum bisa mencakup berbagai macam organisasi ekonomi dan sosial. Sosiolog T.H. Marshallmengidentifikasi negara kesejahteraan sebagai gabungan demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme. Para pakar menaruh perhatian khusus pada cara Jerman, Britania Raya dan negara-negara lain mengembangkan sistem kesejahteraannya secara historis.

Negara-negara kesejahteraan saat ini meliputi negara Nordik seperti Islandia, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Mereka menerapkan sistem yang dikenal dengan istilah model Nordik. Esping-Andersen mengelompokkan sistem negara kesejahteraan paling maju menjadi tiga kategori: Demokratik Sosial, Konservatif, dan Liberal.

Negara kesejahteraan memerlukan transfer dana dari negara ke jasa-jasa yang disediakan (misalnya layanan kesehatan dan pendidikan) dan perorangan (dalam bentuk tunjangan). Dana tersebut berasal dari sistem pajak redistribusionis dan sering disebut sebagai contoh “ekonomi campuran”. Perpajakan semacam itu biasanya meliputi pajak pendapatanyang lebih besar bagi orang-orang berpendapatan tinggi, yaitu pajak progresif. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin.

 

 

BAB III

KESIMPULAN

Kehidupan politik rakyat indonesia selalu didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan landasan dan tujuan kehidupan politik bangsa kita. Berkaitan dengan hal tersebut , proses pembangunan politik yang sedang berlangsung dinegara kita sekarang ini harus diarahkan pada proses implementasi sistem politik demokrasi pancasila yang handal, yaitu sistem politik yang tidak hanya kuat tetapi juga memilki kualitas kemandirian yang tinggi yang memungkinkannya untuk membangun atau menggembangkan dirinya secara terus menerus sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakatnya  dan perubahan zaman. Dengan demikian, sistem politik demokrasi pancasila akan terus berkembang  bersamaan dengan perkembangan jati dirinya, sehingga senantiasa mempertahankan, memelihara dan memperkuat relevansinya dalam kehidupan politik. Nilai-nilainya bukan saja dihayati dan dibudayakan, tetapi diamalkan dalam kehidupan politik bangsa dan negara kita yang terus berkembang. Oleh karena itu, secara langsung pancasila telah dijadikan etika politik seluruh komponen bangsa dan negara indonesia.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

  • https://oktavianipratama.wordpress.com/matakuliah-umum/kewarganegaraan/arti-dan-makna-sila-ketuhanan-yang-maha-esa/
  • http://hubungan-agama-dan-negara-ril.blogspot.co.id/
  • http://fatonifebriyanta.blogspot.co.id/2012/11/arti-dan-makna-sila-persatuan-indonesia.html
  • https://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme
  • http://hisyamsa96.blogspot.co.id/2016/04/sila-kelima-keadilan-sosial-bagi.html
  • https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kesejahteraan
  • http://www.asikbelajar.com/2014/06/rumusan-pancasila.html
  • https://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat_Timur
  • https://id.m.wikipedia.org/wiki/Filsafat_Barat
  • https://id.wikipedia.org/wiki/Kerakyatan
  • https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
  • http://saharasahata.blogspot.co.id/2014/09/pancasila-sebagai-sistem-etika-politik.html

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *